WANASARI — Forum musyawarah MWC NU tingkat Kecamatan Wanasari merekomendasikan pendidikan politik bagi warga Nahdliyin. Rekomendasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa selama ini warga NU di tingkat bawah mayoritas belum memahami politik kebangsaan yang diperankan oleh Nahdlatul Ulama. Saat pemilu atau pesta demokrasi, mereka lebih mengedepankan sikap pragmatis, tidak berpikir untuk lima tahun ke depan.
Salah seorang delegasi dari pengurus ranting NU yang hadir dalam forum tersebut sangat berharap agar MWC NU bisa menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik untuk warga NU. "Ini dalam rangka penguatan pemahaman tentang politik bagi warga NU, sehingga tidak mudah terjebak dalam kepentingan politik sesaat," katanya.
Menanggapi permintaan dari peserta Raker MWC NU Wanasari, Akhmad Sururi selaku Sekretaris Tanfidziyah memberikan respons positif. "Sesungguhnya pendidikan politik itu sangat penting, agar warga NU di tingkat bawah tidak mudah terombang-ambing pada saat menjelang Pemilu. Pendidikan politik bukan hanya menjadi kewajiban partai politik, tapi sebagai entitas bangsa, termasuk NU juga bisa memiliki ruang untuk melakukan edukasi politik," kata Akhmad Sururi.
Ia menambahkan, "Hanya saja, bagi NU, dalam berpolitik tentu tidak bisa dilepaskan dari sembilan pedoman berpolitik yang tercantum dalam khitah NU. Kesantunan dan moralitas dalam berpolitik menjadi pijakan utama."
Menurut Sekretaris MWC NU Wanasari ini, berpolitik bagi warga NU harus dilaksanakan dengan kejujuran nurani dan moral agama, sesuai dengan ajaran Ahlusunah Waljamaah. Oleh karena itu, nilai persatuan dan kebersamaan harus dijunjung tinggi dengan tidak mengorbankan kepentingan bangsa. Ini sangat penting agar sebagai warga NU, mereka memahami politik kebangsaan.Sururi menambahkan, politik kebangsaan harus diperkuat dengan politik kekuasaan yang diperankan oleh partai politik. Di sinilah pentingnya warga NU paham politik yang tidak terbatas pada saat pesta demokrasi, melainkan lebih jauh tentang politik kebangsaan yang beririsan dengan politik kekuasaan yang menjadi wilayah politik praktis.
Oleh karena itu, menurut Akhmad Sururi, politik kekuasaan yang menjadi domain partai politik, saat ini yang segaris dengan nilai-nilai Ahlusunah Waljamaah adalah PKB. "Ideologi dan perjuangan PKB sejalan dengan politik kebangsaan. Lebih dari itu, tentu PKB menjadi partai politik yang secara genealogi lahir dari rahim NU. Inilah yang harus dipahami bersama dengan penuh kesadaran dalam berpolitik yang santun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan."
Beberapa pengurus ranting lain dalam forum tersebut juga sangat mendukung adanya kegiatan yang bisa memberikan pencerahan tentang politik kebangsaan. "Saat ini kita terkadang hanya ikut-ikutan berpolitik tapi tidak memahami prinsip dan moral politik NU. Politik transaksional pragmatis menjadi warna setiap pemilu, tidak berpikir untuk kepentingan bangsa lima tahun ke depan," ujar mereka.
Komisi rekomendasi dalam forum raker MWC NU Wanasari dihadiri oleh delegasi Ranting NU se-Kecamatan Wanasari. Dalam forum tersebut bertindak sebagai pimpinan sidang H. Tobiin MA didampingi oleh Akhmad Sururi selaku sekretaris. Turut serta dalam forum tersebut Rais Syuriah MWC NU, KH Sobarudin; Ketua Tanfidziyah, H. Takmuri; dan wakil bendahara, Sugeng.
Musker MWC NU Wanasari yang diselenggarakan pada Ahad, 21 September 2025, juga dihadiri oleh Wakil Ketua PCNU Kabupaten Brebes, Drs. Wahidin. Beliau memberikan sambutan pada saat pembukaan yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Fattah Tegalgandu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.