Oleh: Akhmad Sururi
(Ketua DPC FKDT Kabupaten Brebes & Wakil Ketua Tim Penjaminan Mutu MDT Kabupaten Brebes)
Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak sejarah yang monumental dalam pengakuan negara terhadap pesantren. Regulasi ini menjadi bentuk afirmasi negara atas eksistensi pesantren yang selama berabad-abad telah berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa, menempa karakter, mengakar-suburkan tradisi keilmuan, serta melahirkan kader-kader umat yang berintegritas.
Namun, di tengah menguatnya perhatian regulasi terhadap pesantren, sebuah pertanyaan kebijakan yang krusial tidak boleh diabaikan: Bagaimana nasib dan kepastian masa depan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) serta Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ)?
Pertanyaan ini bukanlah ekspresi kecemasan yang berlebihan, bukan pula upaya mempertentangkan pesantren dengan MDT dan LPQ. Ini adalah pertanyaan strategis mengenai keadilan kebijakan publik. Sebab, arsitektur pendidikan keagamaan Islam di Indonesia tidak bertumpu pada pesantren semata, melainkan juga ditopang oleh puluhan ribu MDT dan LPQ yang tumbuh di pelosok desa, kampung, perkotaan, dan komunitas masyarakat.
Jangan Hanya Menguatkan Satu Sisi Ekosistem
Ekosistem pendidikan Islam memiliki spektrum yang luas. Pesantren, MDT, LPQ, majelis taklim, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya tumbuh dengan karakteristik, sejarah, serta fungsi spesifik yang berbeda. Kendati struktur kelembagaannya beragam, semuanya memikul mandat besar yang saling melengkapi: melahirkan generasi yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, dan berkesadaran kebangsaan.
- MDT hadir sebagai ruang pendalaman ilmu agama (tafaqquh fiddin) bagi anak-anak yang menempuh pendidikan formal—mengajarkan akidah, fikih, akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab sebagai fondasi kepribadian.
- LPQ memegang peran fundamental dalam menumbuhkan literasi Al-Qur'an, adab membaca kitab suci, serta kecintaan terhadap kalamullah sejak usia dini.
Di banyak daerah, keberadaan MDT dan LPQ justru menjadi penjawab kebutuhan riil masyarakat yang tidak seluruhnya terjangkau oleh pendidikan formal. Keduanya hadir dengan pendekatan berbasis komunitas, biaya yang terjangkau, serta dedikasi langsung para ustaz, ustazah, dan tokoh masyarakat.
Apabila pesantren memperoleh penguatan melalui afirmasi regulasi, maka MDT dan LPQ juga berhak mendapatkan perhatian dan keberpihakan kebijakan yang proporsional dalam kerangka sistem pendidikan keagamaan nasional maupun daerah.
Pengakuan Hukum Harus Diikuti Afirmasi Kebijakan
Pengakuan negara terhadap pesantren melalui UU Nomor 18 Tahun 2019 patut diapresiasi. Namun, pengakuan hukum dan regulasi tidak boleh berhenti pada satu simpul kelembagaan saja. Negara wajib memastikan kebijakan pendidikan keagamaan dirancang secara komprehensif dengan mengakomodasi kebutuhan, eksistensi, dan kontribusi seluruh lembaga pendidikan keagamaan.
MDT dan LPQ membutuhkan kepastian dalam hal pembinaan, standarisasi mutu, skema pendanaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas pendidik, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Jangan sampai lembaga yang telah lama mengabdi kepada masyarakat hanya diberi pengakuan administratif di atas kertas, tetapi minim afirmasi nyata dalam kebijakan anggaran dan pembinaan.
Afirmasi kebijakan tidak berarti menyeragamkan perlakuan secara kaku. Afirmasi berarti kehadiran negara secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil, kapasitas kelembagaan, dan kontribusi sosial masing-masing satuan pendidikan.
Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi agenda mendesak agar kebijakan yang mengatur pesantren, MDT, dan LPQ saling menguatkan, tidak tumpang tindih, dan memberikan kepastian hukum bagi para pengelola di lapangan.
MDT dan LPQ Bukan Lembaga Pinggiran
Dalam diskursus kebijakan publik, masih sering muncul anggapan bahwa pendidikan keagamaan berbasis masyarakat sekadar pelengkap (complementary). Padahal, dalam kenyataan sosial, peran MDT dan LPQ sangat mendasar.
Keduanya bukan sekadar tempat anak-anak mengeja huruf hijaiyah atau menghafal matan kitab. MDT dan LPQ adalah kawah candradimuka pembentukan karakter, pembiasaan salat, penanaman adab, serta benteng moral generasi muda di tengah derasnya arus disrupsi digital dan pergeseran budaya.
Namun, peran strategis tersebut sering kali berjalan di tengah keterbatasan: fasilitas belajar yang minim, kesejahteraan guru yang belum layak, keterbatasan media pembelajaran, dan pembiayaan yang bergantung pada swadaya. Di sinilah negara dan pemerintah daerah perlu memandang MDT dan LPQ sebagai mitra strategis pembangunan sumber daya manusia, bukan sekadar lembaga pinggiran yang dibiarkan berjuang sendiri.
Empat Fokus Advokasi Kelembagaan MDT & LPQ:
- Harmonisasi Regulasi & Kebijakan Daerah: Menerjemahkan amanat pembinaan pendidikan keagamaan ke dalam peraturan daerah dan program kerja yang terukur (seperti pengawalan Perbup MDT).
- Peningkatan Kapasitas & Kesejahteraan Asatidz: Menyediakan pelatihan pedagogis berkelanjutan serta skema insentif yang lebih adil dan bertahap.
- Penguatan Tata Kelola & Mutu Pembelajaran: Mendorong penjaminan mutu, legalitas lembaga, serta kurikulum yang kontekstual dan ramah anak.
- Pendanaan & Sarana Berkelanjutan: Mengombinasikan dukungan anggaran publik yang transparan dengan penguatan filantropi umat (seperti UPZ/ZIS) secara akuntabel.
Organisasi Harus Bergerak dari Konsolidasi Menuju Advokasi
Menjaga keberlangsungan MDT dan LPQ juga menjadi tanggung jawab organisasi yang menaunginya. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan organisasi pembina LPQ harus menggeser orientasi geraknya: tidak cukup sekadar menjadi wadah silaturahmi, panitia lomba, atau pelaksana seremoni tahunan.
Organisasi harus menjelma menjadi kekuatan advokasi berbasis data (evidence-based advocacy) dan argumentasi kebijakan yang kuat. FKDT dan lembaga pembina LPQ perlu membangun komunikasi yang konstruktif dan terukur bersama Kementerian Agama, pemerintah daerah, DPRD, serta pemangku kepentingan pendidikan.
Advokasi yang matang menuntut pemetaan data yang akurat, perumusan solusi yang realistis, serta pengawalan tindak lanjut secara konsisten. Keberhasilan organisasi tidak diukur dari riuhnya kegiatan, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan kondisi lembaga di akar rumput mengalami perbaikan nyata.
Penutup: Masa Depan Pendidikan Keagamaan Harus Dibangun Bersama
Pasca lahirnya UU Pesantren, kita tidak boleh terjebak dalam dikotomi atau rivalitas kelembagaan. Penguatan pesantren tidak berlawanan dengan penguatan MDT dan LPQ. Ketiganya merupakan bagian dari satu ekosistem besar pendidikan Islam yang saling menopang dan melengkapi.
- Penguatan pesantren adalah kemajuan pendidikan Islam.
- Penguatan MDT dan LPQ juga merupakan kemajuan pendidikan Islam.
Yang kita perjuangkan bukanlah kompetisi antarlembaga, melainkan ekosistem pendidikan keagamaan yang adil, berdaya, dan saling menguatkan. Pengabdian tulus para ustaz dan ustazah harus bertemu dengan keberpihakan kebijakan yang nyata.
Jangan biarkan MDT dan LPQ berjalan sendiri. Sebab, dari ruang-ruang belajar yang sederhana—dari mushala, masjid, madrasah diniyah, dan rumah-rumah mengaji—masa depan akhlak dan karakter generasi bangsa sedang ditempa.