Oleh: Akhmad Sururi
(Pemerhati Pendidikan)
Diskursus mengenai realitas pendidikan seolah tak pernah kering dari bahan kajian. Diskusi kecil dengan seorang Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) di dukuh kelahiran saya—Jagalempeni Selatan, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes—kembali memantik pencerahan tersebut. Sebuah padukuhan yang menjadi rumah bagi satu MI, dua Madrasah Diniyah (MDT), dua TPQ, satu PAUD, dan satu SMP yang baru berdiri.
Membincangkan lembaga pendidikan dari sudut pandang sosiologis senantiasa relevan, mengingat pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat (long-life education). Sebagai pihak yang berkepentingan (stakeholder), masyarakat tentu memiliki beragam pertimbangan dan alasan subjektif saat menjatuhkan pilihan lembaga pendidikan bagi putra-putrinya.
Segmentasi Kelas dan Determinasi Pilihan
Pola masyarakat dalam memilih sekolah setingkat SD/MI tentu berbeda dengan jenjang lanjutan seperti SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. Walau terdapat irisan kesamaan—seperti keinginan mendapatkan pendidikan terbaik—faktor strata ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua sangat dominan memengaruhi keputusan akhir.
Dua Kluster Masyarakat dalam Menentukan Sekolah:
- Kelompok Menengah ke Bawah: Cenderung pragmatis. Pilihan sekolah kerap didasari oleh keterjangkauan biaya atau kedekatan fasilitas, bahkan mengabaikan standar kualitas pembelajaran.
- Kelompok Menengah ke Atas: Cenderung idealis. Kualitas kurikulum, fasilitas, dan reputasi lembaga menjadi prioritas utama, meskipun harus menebusnya dengan biaya yang relatif tinggi.
Realitas SPMB: Antara "Gerilya Politik" dan Daya Tarik Mutu
Fenomena menarik kerap terjadi pada masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pada jenjang SD/MI di tingkat desa, persaingan menggaet murid baru kerap kali menyerupai atmosfer kampanye politik.
Guna memenuhi kuota pendaftar, tidak sedikit lembaga pendidikan yang mengerahkan tim untuk mendatangi rumah-rumah calon orang tua murid secara langsung (door-to-door). Iming-iming seragam gratis, perlengkapan sekolah, hingga berbagai fasilitas pengikat lainnya sudah menjadi rahasia umum dalam proses rekrutmen ini. Sekolah yang minim modal kampanye dipastikan hanya akan mendapatkan murid seadanya.
Kondisi tersebut bertolak belakang dengan lembaga pendidikan yang sudah memiliki reputasi dan kredibilitas tinggi (bonafide). Tanpa perlu menggelar kampanye agresif, sekolah-sekolah berkualitas unggul justru diserbu pendaftar. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang bersedia mengantre dalam daftar cadangan (waiting list) atau membayar biaya investasi tinggi demi mengamankan satu kursi bagi anaknya.
Reorientasi Layanan dan Mutu Pendidikan
Pada akhirnya, peta pilihan masyarakat akan terbelah ke dalam dua preferensi utama: pilihan pragmatis yang tergiur oleh imbalan/kemudahan sarana jangka pendek, serta pilihan substantif yang berfokus pada investasi mutu pendidikan masa depan.
Fenomena ini seyogianya menjadi otokritik bagi para pengelola lembaga pendidikan. Seiring meningkatnya strata pendidikan masyarakat serta derasnya arus teknologi dan informasi, instrumen utama dalam merekrut murid tidak lagi cukup dengan pola "hadiah" atau "gerilya", melainkan harus dibuktikan melalui peningkatan kualitas layanan belajar. Lembaga pendidikan dituntut untuk terus bertransformasi melahirkan lulusan berdaya saing, berkarakter, dan relevan dengan tantangan zaman.