Menolak kebijakan full day school (FDS) adalah sebuah jihad politik yang dilakukan oleh komunitas pendidikan keagamaan, khususnya Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Kebijakan lima hari sekolah dianggap sebagai produk politik penguasa yang perlahan akan menggerus eksistensi MDT. Padahal, MDT sebagai lembaga pendidikan keagamaan memegang peran penting dalam mewujudkan generasi yang bertakwa dan berakhlak mulia.
Masalah ini harus menjadi perhatian serius kita bersama, karena menyangkut masa depan generasi bangsa yang tumbuh dengan karakter keagamaan melalui MDT.
Meski kebijakan ini masih menuai pro dan kontra, beberapa daerah yang sudah menerapkan lima hari sekolah perlahan mengurangi jumlah murid di MDT. Upaya penolakan terhadap lima hari sekolah terus digerakkan dengan berbagai langkah dan aksi yang dilakukan oleh teman-teman FKDT di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun, hingga saat ini, aksi tersebut masih terbatas pada audiensi dan penyampaian petisi, kecuali di Kabupaten Pati yang sudah mengakumulasi beberapa persoalan lainnya.
Selain aksi dan audiensi, kajian ilmiah juga diperlukan sebagai prasyarat untuk menentukan kebijakan publik. Fakta dan data di lapangan yang menunjukkan dampak negatif dari lima hari sekolah akan menjadi potret dari kebijakan yang tidak berpihak pada masa depan bangsa. Hal ini dibuktikan oleh DPW PKB Jawa Tengah yang menggandeng lembaga survei Indekstat untuk melakukan penelitian lapangan mengenai dampak lima hari sekolah, baik secara psikologis, sosiologis, maupun kehidupan beragama.
DPW FKDT Jawa Tengah berkesempatan mengikuti diskusi di kantor DPW PKB Jawa Tengah pada Rabu, 27 Agustus 2025, bersama dengan tim survei Indekstat dan Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Sarif Abdillah. Diskusi ini menjadi kesempatan emas bagi FKDT Jawa Tengah untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait FDS. Forum ini juga menjadi bagian dari jihad politik dengan menggunakan argumen berbasis narasi ilmiah.
Jihad politik merupakan pilar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, dalam hal ini MDT. DPW FKDT Jawa Tengah menyadari sepenuhnya bahwa politik di Indonesia memegang peran utama dalam menentukan kebijakan negara. Oleh karena itu, sebagai entitas bangsa, kita memiliki kewajiban moral untuk bersuara melalui jalur partai politik, dalam hal ini PKB, karena partai politiklah yang dapat menentukan kebijakan publik melalui wakil rakyatnya.
Ikhtiar untuk melakukan jihad politik sangat penting dan harus dilakukan bersama dengan partai politik. Selama ini, hanya PKB yang konsisten mendampingi komunitas MDT yang menolak FDS di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain itu, elemen masyarakat lainnya juga akan menjadi kekuatan sinergis dalam jihad politik ini. Hal ini sangat penting agar perjuangan ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia secara massif, sehingga tidak mudah dimanipulasi oleh segelintir kelompok yang sebenarnya dapat merusak generasi bangsa secara perlahan.
DPW PKB Jawa Tengah, dengan memperjuangkan penolakan terhadap lima hari sekolah, sejatinya menjadi representasi jihad politik untuk Indonesia hebat, dengan menanamkan generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini sejalan dengan pilar tujuan pendidikan nasional, serta implementasi Pancasila dan UUD 1945. Perjuangan PKB bukan hanya dalam tataran politik kekuasaan, tetapi juga politik kebangsaan yang berkaitan dengan masa depan generasi bangsa Indonesia.