WANASARI, BREBES — "Saat Orde Baru muncul jargon, NU ada di mana-mana tapi tidak ke mana-mana. Jargon tersebut seiring dengan munculnya PKB sebagai anak kandung dari PBNU, maka sudah tidak berlaku lagi."
Demikian disampaikan KH Ahmad Badawi Basyir, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, saat menjadi narasumber dalam Kegiatan Halaqah Kebangsaan di Pondok Pesantren As Syamsuriyyah Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Ahad, 2 November 2025.
Beliau menganalogikan politik NU dengan bersuci. "Hal ini sebagaimana bersuci dengan Tayamum diberlakukan saat dalam keadaan darurat alias tidak ada air. Saat air untuk bersuci sudah ada, maka tayamumnya batal dan kembali menggunakan air. Ini artinya saat NU mendirikan PKB, maka semua Nahdliyin pilihan politiknya tentu PKB, sebagai satu-satunya partai yang hijau di Senayan," tegas Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus ini.
Lebih jauh, Gus Badawi mengungkapkan sejarah NU yang pernah menjadi partai politik pada era tahun 1950-an. Lebih dari itu, NU juga pernah menjadi Presiden RI, yaitu KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. "Ini menjadi bukti bahwa peran politik kebangsaan mewarnai Republik Indonesia. Inilah yang disebut menggambar warna politik Indonesia dengan politik kyai."
Negeri Indonesia dengan pemerintahan hari ini, menurut Gus Badawi, memiliki kecenderungan kepada aliran politik demokrasi liberal. "Hadirnya PKB sebagai partai politik berbasis kyai sangat diharapkan nilai-nilai ideologi Ahlusunah Waljamaah (Aswaja) mewarnai dalam perpolitikan di Indonesia. Hal tersebut sangat penting, meski dalam asas disebutkan Pancasila, namun sesungguhnya prinsip dan nilai-nilai Ahlusunah Waljamaah menjadi nilai perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."
"Oleh karena itu, walaupun di atas dalam hal ini PBNU ada sedikit perbedaan, tapi sesungguhnya di bawah kita sama. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kerangka politik ideologis. Hal ini tentu didasari karena historis PKB tidak bisa dilepaskan dari NU sebagai anak kandung yang sah," lanjut Wakil Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Tengah tersebut.
Di hadapan peserta Halaqah Kebangsaan, Gus Badawi memaparkan tiga pertimbangan dalam menentukan pilihan politik:
- Pertimbangan Historis: Karena sejarah PKB lahir dari rahim PBNU yang dideklarasikan oleh Gus Dur dan kyai-kyai NU.
- Pertimbangan Ideologis: Terkait dengan implementasi nilai-nilai Aswaja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Politik Aspiratif: PKB menjadi satu-satunya wadah aspirasi politik warga NU. "Kalau ada orang NU yang berada di partai lain, itu sifatnya menitip aspirasi sehingga tidak memiliki otoritas sepenuhnya."
"Contohnya, saat ramai-ramai kemarin tentang Pondok Pesantren Al-Khoziny dan penghinaan terhadap Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH Anwar Manshur, dewan-dewan PKB menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kami selidiki, Dewan Syuro menyampaikan kepada seluruh anggota dewan dari PKB bersikap tegas terkait dengan hal tersebut. Hal ini tentu yang muncul hanya PKB, karena memang secara ideologis mengusung pemikiran dan tradisi pesantren. Partai lainnya jelas tidak mungkin, karena ideologi tidak sama," pungkas KH Ahmad Badawi Basyir.
Kegiatan Halaqah Kebangsaan dalam rangka Hari Santri yang diselenggarakan oleh MWC NU ini dihadiri oleh utusan Pengurus Ranting NU se-Kecamatan Wanasari. Badan Otonom di lingkungan MWC NU juga turut hadir bersama dengan Pengurus MWC NU. Rais Syuriah MWC NU Wanasari KH Sobarudin bersama dengan Ketua Tanfidziyah juga hadir dalam forum tersebut.
Sebagai Keynote Speaker, KH Musyaffa, Lc, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan, "Sudah saatnya kita bergerak, Nahdliyin harga mati untuk menuju peran NU dalam pusaran politik kebangsaan." Hadir juga dalam forum tersebut dan memberikan sambutan atas nama Pengasuh Pondok Pesantren As Syamsuriyyah Jagalempeni, Nyai Nafisatul Khoiriyah, yang kebetulan menjadi anggota DPRD Kabupaten Brebes dari PKB.