JAKARTA — Puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-14 sekaligus Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) menjadi panggung diplomasi krusial bagi masa depan para guru mengaji. Ketua Umum DPP FKDT, KH. Lukman Hakim, M.Si., memanfaatkan momentum tersebut untuk mengusulkan secara langsung kepada Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., agar memperjuangkan alokasi insentif bagi guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) melalui APBN Kementerian Agama.
Aspirasi mendesak tersebut disampaikan di hadapan Menag RI dan ratusan pengurus FKDT se-Indonesia dalam acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026).
Instruksi Ketum: Guru Madin Cukup Berdoa, Tidak Perlu Demo
Dalam sambutannya, KH. Lukman Hakim menekankan pentingnya menjaga marwah ketulusan guru Madin sembari mengetuk kesadaran para pemangku kebijakan.
"Guru MDT itu ikhlas dan tulus dalam mengajar anak-anak bangsa. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh guru MDT di Indonesia untuk tidak perlu demo atau turun ke jalan. Cukup kita ketuk pintu langit dengan doa. Saya yakin dengan barakah doa para guru Madin, para petinggi bangsa akan menemukan kesadaran kolektif untuk lebih memperhatikan nasib kita," tutur Kiai Lukman.
Beliau juga mengajak seluruh jajaran FKDT untuk mendoakan Presiden RI, Menteri Agama, serta para kepala daerah agar senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam memimpin, tanpa melupakan jasa besar guru Madin.
"Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada guru MDT. Berkat perjuangan mereka menanamkan nilai Islam Rahmatan lil 'Alamin, Indonesia tetap aman dan damai di tengah keberagaman. Peningkatan kesejahteraan mereka adalah impian yang akan terus saya perjuangkan tanpa kenal lelah," tegasnya.
Kiai Lukman menaruh harapan besar kepada Menag RI karena populasi lembaga MDT dan gurunya sangat riil dan besar secara nasional, namun menerima bisyarah (honor) yang sangat minim. Ia meyakini Menag yang juga berlatar belakang pendidikan madrasah memahami betul seluk-beluk problematika ini.
Menag RI Bawa Kabar Gembira Lintas Komisi
Merespons usulan tersebut, Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar membawa kabar segar terkait penataan kelembagaan keagamaan di Indonesia. Menag mengonfirmasi bahwa seiring implementasi UU Pesantren, saat ini struktur Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren tengah dalam proses pembentukan.
Poin Penting Respons Menteri Agama RI:
- Pembentukan Dirjen Pesantren: Menjadi payung regulasi baru yang memperkuat posisi pendidikan keagamaan non-formal termasuk MDT.
- Diplomasi Lintas Komisi: Pembahasan kesejahteraan guru swasta dan keagamaan kini tidak lagi berjalan searah di Komisi VIII saja, melainkan sudah meluas menjadi pembahasan lintas komisi di DPR RI.
- Komitmen Pemerintah: Menag menegaskan pemerintah sedang mengupayakan agar dalam waktu dekat ada perhatian khusus guna memangkas kesenjangan kesejahteraan antara guru formal dan guru keagamaan/swasta.
Dihadiri Tokoh Lintas Sektoral dan Ratusan Utusan Daerah
Acara puncak Harlah ke-14 dan Rapimnas II ini berlangsung semarak dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya:
- Gus Gudfan Arif (Ketua Dewan Pembina DPP FKDT sekaligus Bendahara Umum PBNU)
- Dr. Basnang Said, M.Ag. (Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI)
- H. Oleh Soleh, S.H. (Anggota DPR RI Dapil Jabar XI)
- Iddy Muzayyad (Komisioner Baznas RI)
- Perwakilan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Kemeriahan acara turut didukung oleh kehadiran fisik 27 Ketua dan Sekretaris DPW FKDT Provinsi se-Indonesia, serta perwakilan ribuan guru MDT yang memadati area dari wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.