BREBES — Jajaran pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Brebes menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Pengurus DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Brebes di Kantor DPC PKB, Jl. Taman Siswa Brebes, Selasa (18/8/2026).
Kedatangan rombongan FKDT yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC FKDT Brebes, Akhmad Sururi, diterima secara hangat oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Brebes, H. Musyaffa, Lc. (Gus Syaffa), didampingi Sekretaris Moh. Iqbal Tanjung dan Bendahara Moh. Imaduddin.
Audiensi resmi ini menjadi pertemuan perdana usai jajaran kepengurusan DPC PKB Kabupaten Brebes Periode 2026–2031 secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) DPP PKB.
Kunjungan Perdana FKDT dan Aspirasi Komunitas Diniyah
Ketua DPC FKDT Kabupaten Brebes, Akhmad Sururi, menyampaikan apresiasi atas penyambutan penuh kekeluargaan dari pimpinan DPC PKB Brebes. Kunjungan ini dimanfaatkan oleh jajaran FKDT untuk menyampaikan aspirasi kolektif ribuan guru dan pengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Brebes.
"Ini menjadi kehormatan bagi kami. FKDT hadir untuk menyampaikan secara langsung kondisi obyektif dan aspirasi para pendidik Diniyah di lapangan. Kami berharap sinergi ini melahirkan langkah konkrit bagi kemajuan MDT," ujar Sururi.
Turut mendampingi Ketua DPC FKDT Brebes dalam audensi tersebut jajaran pengurus DPC FKDT, antara lain Warim Abdul Karim, Tasirin Latif, Amin Hasani, dan Yulianti.
Kebijakan Politik dan Komitmen Perda Madrasah Diniyah
Dalam sambutannya, Ketua DPC PKB Brebes, Gus Syaffa, menegaskan bahwa kebijakan publik—termasuk regulasi dan anggaran bagi pendidikan diniyah—sangat bergantung pada peta serta keberpihakan kekuatan politik di parlemen.
Gus Syaffa menyoroti perjuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Madrasah Diniyah di Kabupaten Brebes yang telah digulirkan sejak 2014 namun hingga kini belum berhasil disahkan.
"Kebijakan politik tidak bisa dilepaskan dari kekuatan di parlemen. Daerah-daerah di Jawa Tengah yang sukses menerbitkan Perda Madin—seperti Kabupaten Tegal, Kendal, dan Kudus—adalah daerah yang fraksi PKB-nya dominan. Di Brebes, perjuangan Perda Madin membutuhkan soliditas dan kerja sama masif agar regulasi inisiatif ini benar-benar terwujud," tegas Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fattah Tegalgandu tersebut.
Dorong Kesejahteraan Guru Madin dan Mutu Pendidikan
Selain isu regulasi, Gus Syaffa juga menumpahkan keprihatinannya terhadap tingkat kesejahteraan pengajar Diniyah di Brebes yang dinilai masih minim, bahkan masih ada yang baru menerima bisyarah setahun sekali saat acara imtihan (akhirus sanah).
Kendati demikian, ia berpesan agar para guru MDT terus menjaga militansi dan profesionalisme dalam mengajar.
"Meski para guru Madin teguh dengan prinsip ikhlas beramal, peningkatan mutu pendidikan dan kurikulum tetap menjadi hal utama agar kepercayaaan masyarakat terhadap MDT terus meningkat. Tugas PKB dan FKDT adalah terus memperjuangkan agar pengabdian luhur para guru ini mendapatkan pengakuan serta insentif yang layak dari pemerintah," pungkas Gus Syaffa.